25 Oktober 2011

Keistimewaan Yogyakarta

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII kemudian menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kasultanan Yogyakarta sekarang ini terletak di pusat Kota Yogyakarta.
Terbentuknya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
· 1558 - Ki Ageng Pemanahan dihadiahi wilayah Mataram yang masih kosong oleh Sultan Pajang Adiwijaya atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan adalah putra Ki Ageng Ngenis atau cucu Ki Ageng Selo, tokoh ulama besar dari Selo kabupaten Grobogan.
· 1577 - Ki Ageng Pemanahan membangun istananya di Pasargede atau Kotagede. Selama menjadi penguasa Mataram ia tetap setia pada Sultan Pajang.
· 1584 - Ki Ageng Pemanahan meninggal dan dimakamkan di sebelah barat Mesjid Kotagede. Sultan Pajang kemudian mengangkat Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan sebagai penguasa baru di Mataram. Sutawijaya juga disebut Ngabehi Loring Pasar karena rumahnya di sebelah utara pasar. Berbeda dengan ayahnya, Sutawijaya tidak mau tunduk pada Sultan Pajang. Ia ingin memiliki daerah kekuasaan sendiri bahkan ingin menjadi raja di seluruh Pulau Jawa.
· 1587 - Pasukan Kesultanan Pajang yang akan menyerbu Mataram porak-poranda diterjang badai letusan Gunung Merapi. Sutawijaya dan pasukannya selamat.
· 1588 - Mataram menjadi kerajaan dengan Sutawijaya sebagai Sultan bergelar Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama artinya Panglima Perang dan Ulama Pengatur Kehidupan Beragama. Sebagai dalih legitimasi kekuasaannya, Senapati berpendirian bahwa Mataram mewarisi tradisi Pajang yang berarti bahwa Mataram berkewajiban melanjutkan tradisi penguasaan atas seluruh wilayah Pulau Jawa.
· 1601 - Panembahan Senopati wafat dan digantikan putranya, Mas Jolang yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Seda ing Krapyak.
· 1613 - Mas Jolang wafat kemudian digantikan oleh Pangeran Aryo Martoputro. Tetapi karena sering sakit kemudian digantikan oleh kakaknya Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senapati Ingalaga Abdurrahman dan juga terkenal dengan sebutan Prabu Pandita Hanyakrakusuma. Pada masa Sultan Agung kerajaan Mataram mengalami perkembangan pada kehidupan politik, militer, kesenian, kesusastraan, dan keagamaan. Ilmu pengetahuan seperti hukum, filsafat, dan astronomi juga dipelajari.
· 1645 - Sultan Agung wafat dan digantikan putranya Amangkurat I.
· 1645 - 1677 - Setelah wafatnya Sultan Agung, kerajaan Mataram mengalami kemerosotan yang luar biasa. Akar dari kemerosotan itu pada dasarnya terletak pada pertentangan dan perpecahan dalam keluarga Kerajaan Mataram sendiri yang dimanfaatkan oleh VOC.
· 13 Februari 1755 - Puncak dari perpecahan terjadi, ditandai dengan Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dalam Perjanjian Giyanti tersebut dinyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan atas Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Ingkang Sinuwun kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ingalaga Abdul Rakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah atau lebih populer dengan gelar Sri Hamengkubuwana I
· Raja Kasultanan Yogyakarta
· Daerah Istimewa Yogyakarta
· Kadipaten Paku Alaman
· Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Sumber : Wikipedia Indonesia
Read more!

Sejarah Yogyakarta

Dibawah bayangan gunung setinggi 2.914 meter, yang disebut Gunung Merapi, berdiri Ngayogyakarto Hadiningrat, salah satu kerajaan Mataram di Jawa. Kini disebut sebagai Yogyakarta (Jogja) mulai tahun 1755, ketika wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta (Solo).

Keraton Yogyakarta dibangun oleh Pangeran Mangkubumi pada saat itu, dan beliau menggunakan keraton sebagai pusat daerah paling berpengaruh di Jawa sejak abad ke-17. Keraton tetap menjadi pusat kehidupan tradisional dan meskipun ada modernisasi di abad ke-20, keraton tetap memancarkan semangat kemurnian, yang ditandai dengan kebudayaannya selama berabad-abad.

Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan di Jawa. Musik gamelan merupakan pandangan dari masa lalu, klasik dan sejaman, pertunjukan tari-tarian Jawa yang sangat indah dan memabukkan, pertunjukkan wayang kulit dan ratusan kesenian tradisional yang membuat para pengunjung terpesona.

Semangat kehidupan yang luar biasa dan kehangatan kota ini sendiri yang hampir tidak pernah pudar. Seni kontemporer juga tumbuh dalam suburnya kebudayaan dan masyarakat Yogyakarta. ASRI, Akademi Seni Rupa, sebagai contoh, merupakan pusat kesenian di sini, dan Yogyakarta telah mencatatkan namanya sebagai sebuah sekolah seni lukis modern penting di Indonesia, yang mungkin bisa dicontohkan dalam sosok pelukis impresionis, Affandi.

Propinsi ini merupakan salah satu daerah padat di Indonesia dan merupakan pintu gerbang utama menuju pusat Jawa dimana secara geografis tempat ini berada. Membentang dari Gunung Merapi di sebelah utara menuju Samudera Hindia di sebelah selatan. Penerbangan harian menghubungkan Yogyakarta dengan Jakarta, Surabaya, dan Bali, juga kereta api dan angkutan bis menawarkan perjalanan darat dengan rute sama.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat dengan Jogja), merupakan salah satu dari 34 propinsi di Indonesia. Propinsi ini dibagi menjadi 5 daerah tingkat II, Kotamadia Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Luas Yogyakarta sekitar 3.186 km persegi, dengan total penduduk 3.226.443 (Statistik Desember 1997). Propinsi ini terkenal sebagai kota kebudayaan dan pendidikan dan merupakan daerah tujuan wisata. Berdasarkan sejarah, sebelum 1755 Surakarta merupakan ibukota Kerajaan Mataram. Setelah perjanjian Gianti (Palihan Nagar) pada 1755, mataram dibagi menjadi 2 kerajaan: Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat. Mengikuti kebiasaan, Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan Pakubuwono II, dimahkotai sebagai Raja Ngayogyakarto Hadiningrat. Kemudian beliau disebut sebagai Sultan Hamengku Buwono I. Pada tahun 1813, dibawah penjajahan Inggris, pemisahan kerajaan Mataram terjadi untuk ketiga-kalinya. Pangeran Notokusumo, putra dari Hamengku Buwono I, dimahkotai sebagai Pangeran Paku Alam I. Kerajaannya terpisah dari Kasultanan Yogyakarta.

Ketika Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, yang dilambangkan dengan penandatanganan Proklamasi Kemerdekaan, Ngayogyakarto Hadiningrat dan Pakualaman menyatu sebagai salah salah satu propinsi di Indonesia dimana Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditunjuk sebagai gubernur dan Sri Paku Alam VIII sebagai wakil gubernurnya. Meskipun propinsi DIY mempunyai wilayah yang relatif kecil, namun kaya akan daya tarik wisata. Pengunjung dapat menemukan berbagai macam hasil seni dan pertunjukan kesenian yang sangat menarik dan menakjubkan.

Sebagai pusat seni dan budaya di Jawa, terdapat beberapa macam daya tarik wisata di Yogyakarta. Hal ini menjadi alasan mengapa orang mereferensikan Yogyakarta sebagai tempat lahirnya kebudayaan Jawa. Dan untuk pecinta gunung, pantai atau pemandangan indah, Yogyakarta juga menyediakan beberapa tempat untuk itu. Propinsi ini juga diakui sebagai tempat menarik untuk para periset, ahli geologi, ahli speleogi dan vulkanologi merujuk pada adanya gua-gua di daerah batuan kapur dan gunung berapi yang aktif. Di selatan kabupaten Gunung Kidul merupakan ujung laut, dimana terdapat beberapa fosil biota laut dalam batuan kapur sebagai buktinya. Untuk para arkeolog, Yogyakarta sangat menarik sebab setidaknya ada 36 candi / situs-situs sejarah disini. Ada beberapa peninggalan peradaban dari abad ke-9. Salah satunya, candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan paling terkenal di Indonesia. Borobudur, candi Budha terbesar, tercatat sebagai salah satu “tujuh keajaiban di dunia”. Borobudur dapat dicapai selama 1 jam dari kota, hanya 42 km sebelah barat laut Yogyakarta. Dalam perjalanan ke Borobudur, dapat mengunjungi Candi Mendut dan Candi Pawon. Candi Mendut merupakan tempat untuk pemujaan, dengan adanya arca Budha Gautama didalamnya. Beberapa upacara ritual juga masih berlangsung di Yogyakarta, dan masih dilaksanakan sampai sekarang.

Lingkungan yang indah, arsitektur tradisional, kehidupan sosial, dan upacara-upacara ritual membuat Yogyakarta menjadi tempat paling menarik untuk dikunjungi. Seni dan budaya tradisional seperti musik gamelan dan tari-tarian tradisional akan selalu mengingatkan penonton akan kehidupan Yogyakarta beberapa abad yang lalu. Pembangunan teknologi modern berkembang di Indonesia dan di Yogyakarta, ini berkembang secara harmoni dengan adat dan upacara tradisional. Sesuai namanya, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang benar-benar istimewa. Orang-orangnya sangat ramah. Hal ini membentuk kehidupan dan kelakuan mereka. Mereka menyukai olahraga tradisional, panahan sebagai hobi dan juga sangat menyukai permainan burung perkutut. Mereka juga percaya bahwa orang dapat menikmati hidup dengan mendengarkan kicauan burung. Kompetisi panahan tradisional selalu diselenggarakan untuk memperingati kelahiran raja, yang disebut dengan “Wiyosan Dalem”. Dan pada saat Sri Sultan Hamengku Buwono X lahir, tradisi ini juga dilaksanakan.

Dengan adanya berbagai macam kesenian adat dan upacara tradisional yang masih berlangsung, Yogyakarta juga dikenal sebagai “museum hidup Jawa”, yang dicerminkan dalam segala bentuk hal-hal tradisional berupa kendaraan, arsitektur, pasar, pusat cindera mata, museum, dan banyak pilihan atraksi wisata di Yogyakarta.
Read more!

24 Oktober 2011

BRAND JOGJA “NEVER ENDING ASIA”

Latar Belakang

Terdapat 3 (tiga) hal yang mendorong Yogyakarta menciptakan brand “Yogya Never Ending Asia”, yakni :
Brand : "Jogja Never Ending ASia"
Pertama, krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis multidemensioanal sejak beberapa tahun yang silam telah membawa dampak yang serius terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial. Kondisi ini menyebabkan investor, trader, dan wisatawan merasa khawatir untuk berkunjung. Dalam kondisi yang penuh dengan ketipastian tersebuti, Yogyakarta telah membuktikan sebagai kawasan yang relatif aman dan damai dengan semangat keharmonisan (harmony), saling menghormati (respect to each other) dan demokrasi. Kondisi yang kondusif dan menguntungkan ini harus senantiasa dipelihara sehingga image baik tentang Yogyakarta akan terus tertanam dibenak para investor, pelaku usaha dan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara
Kedua, Globalisasi yang direfleksikan dalam istilah 4I (industri, investasi, informasi dan individualis) telah mendorong munculnya persaingan antar negara, antar daerah untuk merebut pasar dunia. Dalam kondisi yang penuh dengan persaingan seperti itu, untuk dapat memenangkannya, Yogyakarta perlu secara serius membangun posisi yang jelas (clear positioning), kekuatan yang berbeda/khas (strong differentation) dan membangun brand image yang unik (brand image)
Ketiga, Yogyakarta telah menyadari bahwa marketing places akan mendorong tumbuhnya perdagangan, pariwisata dan investasi atau TTI (trade, tourism, investment) untuk mendorong pembangunan ekonomi. Yogyakarta juga melihat bahwa strategi membangun brand image sangatlah diperlukan, karena brand tersebut akan menjadi indikator nilai (value indicator) yang akan didukung oleh seluruh stakeholder di Yogyakarta.

Misi :
Jogya Never Ending Asia mempunyai satu misi, yaitu untuk menarik, memberikan kepuasan dan mempertahankan para pelaku pasar, wisatawan, investor, pengembang dan para organisator kelas dunia untuk berusaha dan menanamkan investasinya di Yogyakarta. Untuk mewujudkan hal itu, Yogyakarta harus mengembangkan diri, menciptakan LIV, yaitu livability, yakni suasana damai dan nyaman, investability, yakni mampu digunakan untuk berinvestasi, dan visitability, yakni manarik dan berkesan untuk dikunjungi. Semua upaya ini pada akhirnya dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Yogyakarta.

Visi :
Jogya Newer Ending Asia mempunyai visi untuk menjadikan Yogyakarta “to become the leading economic region in Asia for trade, tourism, and investment in five year” (menjadi pemimpin/pelopor daerah-daerah Asia dalam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Nilai-Nilai Utama Brand

Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang kaya akan warisan budaya. Disamping itu, Yogyakarta juga selalu terbuka untuk menerima kebudayan nasional dan regional lainnya yang selaras, termasuk budaya global yang positip dan memperkaya kebudayaannya. Jadi, warisan budaya yang ada secara alami tidak bersifat eksklusif dan statis, melainkan insklusif dan dinamis dari waktu ke waktu. Yogyakarta juga selalu terjadinya dialog, interaksi, dan akulturasi dengan dunia luas. Dengan demikian budaya Yogyakarta akan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan proses pewarisan dan revitalisasi dari generasi ke generasi. Yogyakarta juga mendorong terjadinya proses modernisasi dan universalisasi mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Artinya, Yogyakarta akan merangkul dunia dan dunia secara antusian disambut di Yogyakarta (Jogja shall intimately embrace the wolrd will enthusiascally welcome Jogja).

Jogya Newer Ending Asia hanyalah titik awal dalam pengembangan identitas Jogya. Misi, visi dan nilai utama dari brand tersebut harus secara konsisten dan kontinyu dikomunikasikan ke seluruh stakeholders di Yogyakarta, baik internal maupun eksternal. Secara internal segenap aparatur pemerintah/birokrat, usahawan dan masyarakat di seluruh Yogyakarta harus turut andil memiliki dan memahami makna tersebut dan menanamkan secara mendalam dalam pikiran, hati dan jiwa mereka. Sedangkan secara eksternal, usaha yang keras dan pantang menyerah harus dilakukan untuk membuat stakeholders luar, seperti para pelaku bisnis, wisatawan, investor, pengembang, dan organisator kelas dunia dalam memahami dan memberikan respek terhadap makna dari brand “ Jogya Newer Ending Asia”.

Jika hal tersebut telah dapat diwujudkan, Jogya Newer Ending Asia adalah aset riil yang memiliki andil cukup besar dalam pembangunan Jogja di masa depan.
Read more!

10 Januari 2009

Ngeblog Pakai Oxite

Dear All,
Bagi rekan-rekan yang pingin nyoba ngeblog pakai Oxite :
http://visitmix.com/Lab/Oxite

untuk ngoprek, silakan buka source codenya di sini:
http://www.codeplex.com/oxite/SourceControl/ListDownloadableCommits.aspx

sumber berita:
http://www.readwriteweb.com/archives/microsoft_releases_open_source_blog_platform.php

ok...happy blogging !
Read more!

Celah Keamanan Serius di IE

Dear all,

Ada celah keamanan serius di IE(versi 7 yang sudah terdeteksi) yang
memungkinkan kriminal mencuri password dan mengambil alih komputer
pemakai. Silakan mengupgrade IE anda dengan tambalan terbaru dari
Microsoft (jika sudah ada), atau beralihlah ke browser alternatif.
maaf bagi rekan2 pengguna os selain windows :D

berita selengkapnya bisa dibaca di sini:
http://news.bbc.co.uk/go/rss/-/2/hi/technology/7784908.stm

keep safe ;)



Hamdan Muhammad

http://hamdanm.web.ugm.ac.id
YahooID: hmatt_tk
Mobile : +62-815-685-0815
Phone  : +62-274-328-0050

Read more!

09 Januari 2009

Rute Trans Jogja

Peta Rute Trayek dan Lokasi Halte Trans Jogja


Trayek 1A : Terminal Prambanan - Bandara Adisucipto - Stasiun Tugu - Malioboro - JEC
Terminal Prambanan - S5. Kalasan - Bandara Adisucipto - S3. Maguwoharjo - Janti (bawah) - S3. UIN Kalijaga - S4. Demangan - S4. Gramedia - S4. Tugu - Stasiun Tugu - Malioboro - S4. Kantor Pos Besar - S4. Gondomanan - S4. Pasar Sentul - S4. SGM - Gembira Loka - S4. Babadan Gedongkuning - JEC - S4. Blok O - Janti (atas) - S3. Maguwoharjo - Bandara Adisucipto - S5. Kalasan - Terminal Prambanan.

Trayek 1B : Terminal Prambanan - Bandara Adisucipto - JEC - Kantor Pos Besar - Pingit - UGM
Terminal Prambanan – S5. Kalasan – Bandara Adisucipto – S3. Maguwoharjo – Janti (lewat bawah) – S4. Blok O – JEC - S4. Babadan Gedongkuning – Gembira Loka – S4. SGM – S4. Pasar Sentul - S4. Gondomanan – S4. Kantor Pos Besar - S3. RS.PKU Muhammadiyah – S3. Pasar Kembang - S4. Badran – Bundaran SAMSAT – S4. Pingit – S4. Tugu – S4. Gramedia – Bundaran UGM – S3. Colombo – S4. Demangan – S3. UIN Sunan Kalijaga – Janti – S3. Maguwoharjo – Bandra Adisucipto – S5. Kalasan – Terminal Prambanan.

Trayek 2A : Terminal Jombor - Malioboro – Basen – Kridosono – UGM – Terminal Condong Catur
Terminal Jombor - S4. Monjali - S4. Tugu - Stasiun Tugu - Malioboro - S4. Kantor Pos Besar - S4. Gondomanan - S4. Jokteng Wetan - S4. Tungkak - S4. Gambiran - S3 . Basen - S4. Rejowinangun - S4. Babadan Gedongkuning - Gembira Loka - S4. SGM - S3. Cendana - S4. Mandala Krida - S4. Gayam - Flyover Lempuyangan - Kridosono - S4. Duta Wacana - S4. Galeria - S4. Gramedia - Bunderan UGM - S3. Colombo - Terminal Condongcatur - S4. Kentungan - S4. Monjali - Terminal Jombor.

Trayek 2B : Terminal Jombor – Termina Condongcatur – UGM – Kridosono – Basen – Kantor Pos Besar – Wirobrajan - Pingit

Terminal Jombor – S4. Monjali – S4. Kentungan – Terminal Condong Catur – S3. Colombo – Bundaran UGM – S4. Gramedia – Kridosono – S4. Duta Wacana - Fly-over Lempuyangan - S4. Gayam – S4. Mandala Krida – S3. Cendana – S4. SGM – Gembiraloka– S4. Babadan Gedongkuning – S4. Rejowinangun – S3. Basen – S4.Tungkak – S4. Joktengwetan – S4. Gondomanan – S4. Kantor Pos Besar – S3. RS PKU Muhammadiyah – S4. Ngabean – S4. Wirobrajan – S3. BPK – S4. Badran – Bundaran SAMSAT – S4. Pingit – S4. Tugu – S4. Monjali – Terminal Jombor.

Trayek 3A : Terminal Giwangan – Kotagede – Bandara Adisucipto – Ringroad Utara – MM UGM – Pingit – Malioboro – Jokteng Kulon
Terminal Giwangan – S4. Tegalgendu – S3. HS-Silver – Jl. Nyi Pembayun - S3. Pegadaian Kotagede – S3. Basen – S4. Rejowinangun – S4. Babadan Gedongkuning – JEC - S4. Blok O – Janti (lewat atas) - S3. Janti – S3. Maguwoharjo - Bandara ADISUCIPTO - S3. Maguwoharjo – Ringroad Utara – Terminal Condongcatur – S4. Kentungan – S4. MM UGM - S4. MirotaKampus – S3. Gondolayu – S4. Tugu – S4. Pingit – Bundaran SAMSAT - S4. Badran – S3. PasarKembang – Stasiun TUGU - Malioboro – S4. Kantor Pos Besar – S3. RS PKU Muhammadiyah – S4. Ngabean – S4. Jokteng Kulon – S4. Plengkung Gading - S4. Jokteng Wetan – S4. Tungkak – S4.Wirosaban – S4. Tegalgendu – Terminal Giwangan.

Trayek 3B : Terminal Giwangan – Jokteng Kulon – Pingit – MM UGM – Ring Road Utara – Bandara Adisuciptp – Kotagede
Terminal Giwangan – S4. Tegalgendu - S4. Wirosaban – S4. Tungkak – S4.Jokteng Wetan – S4. Plengkung Gading - S4. JoktengKulon – S4. Ngabean – S3. RS PKU Muhammadiyah – S3. Pasar Kembang – S4. Badran – Bundaran SAMSAT – S4. Pingit – S4. Tugu – S3. Gondolayu – S4. Mirota Kampus – S4. MM UGM - S4. Kentungan – Terminal Condong Catur – Ringroad Utara – S3. Maguwoharjo – Bandara Adisucipto – S3. Maguwoharjo – JANTI (lewat bawah) – S4. Blok O – JEC - S4. Babadan Gedongkuning – S4. Rejowinangun – S3. Basen – S3. Pegadaian Kotagede – Jl.Nyi Pembayun - S3. HS-Silver – S4. Tegalgendu – Terminal Giwangan.

Sumber : http://transjogja.net

Read more!

08 Januari 2009

Strategi Efektif Pelaksanaan E-Government

oleh : Djoko Agung Harijadi, Direktur E-Government Departemen Komunikasi dan Informatika RI

BANYAK kantor/ unit satuan kerja yang khusus bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah atau sebuah lembaga pemerintah seperti kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE), Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Unit Telematika dan sebagainya mengalami kendala ketika harus mensosialisasi e-government ke dinas atau unit satuan kerja yang lain (yang notabene tidak berhubungan dengan TIK).


Kondisi yang sering dialami adalah minimnya kepedulian unit satuan kerja teknis tersebut terhadap keberadaan TIK. Baik itu dari pimpinan lembaga/ dinasnya sampai dengan aparat pemerintah dibawahnya. Bahkan juga muncul anggapan kalau pembangunan/ program kerja/ proyek yang berhubungan dengan TIK hanyalah "milik" atau tanggung jawab kantor PDE saja.

Hal di atas rasanya banyak terjadi di lembaga, kantor pemerintah dan kalangan pemerintah daerah. Dimana sebuah lembaga PDE misalnya, tak ubahnya seorang single fighter dalam kesuksesan pelaksanaan e-government. Sedangkan satuan kerja/ dinas yang lain merasa tidak bertanggung jawab. Selanjutnya bagaimana sebenarnya strategi melaksanakan pembangunan e-government dan sosialisasi penggunaan TIK agar bisa berjalan efektif ke semua ke kantor/ satuan kerja (satker) pemerintah lain?

Dalam hal ini perlu strategi khusus agar pelaksanaan dan sosialisasi e-government dan penggunaan TIK pada umumnya bisa diterima oleh satuan kerja/ instansi yang lain. Tujuannya adalah supaya siapapun Anda, baik itu dari kantor PDE atau bukan bisa memperoleh dukungan yang optimal dari satker pemerintah yang lain.

Strategi yang pertama adalah kita harus memulai sosialisasi dari pimpinan lembaga pemerintah/ satker tersebut. Ditengah model pemerintahan Indonesia yang dikenal paternalistik, faktor pemimpin sangat memegang peranan dalam implementasi e-government. Banyak contoh kasus kesuksesan pembangunan e-government di berbagai negara, daerah atau kantor pemerintah disebabkan karena faktor kemampuan manajemen para pemimpinnya (leadership).

Yang harus ditekankan dalam sosialisasi e-government di kalangan para pimpinan ini adalah manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan TIK dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politis, ekonomi, produktivitas kerja pegawai dan juga citra di mata masyarakat. Dengan begitu pimpinan setidaknya bisa mengajak bawahannya, melalui mekanisme rapat seluruh satker misalnya, bagaimana pentingnya penggunaan e-government.

Strategi yang kedua adalah bagaimana caranya bisa melibatkan semua satker/ lembaga pemerintah dalam merumuskan/ membuat rencana induk (masterplan) pelaksanaan e-government daerah/ instansi. Bahkan kalau bisa lembaga pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat juga ikut dilibatkan. Sebab, sebagai perwakilan publik (rakyat) DPR/ DPRD juga memiliki wewenang penting dalam kesuksesan pembanguan e-government, yakni mengucurkan anggaran misalnya. Hal ini menjadi penting karena bagaimana satker lain mau peduli terhadap pelaksanaan e-government kalau dari awal tidak dilibatkan sama sekali?

Membuat masterplan e-government yang bisa melibatkan semua satker tidaklah mudah. Masterplan e-government ini mencakup aspek pembangunan infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, perundang-undangan dan anggaran. Beberapa pemerintah daerah/ instansi biasanya melibatkan pihak ketiga (konsultan) dalam membuat masterplan yang bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan semua satker. Akan tetapi yang harus diingat jangan sampai peran konsultan tersebut hanya"menginduk" pada salah satu satker/ bagian PDE saja. Karena biasanya masterplan tersebut tidak akan efektif karena secara "emosional" tidak melibatkan satker yang lain.

Masterplan itu juga harus bisa menentukan prioritas pelaksanaan e-government di satker mana yang akan didahulukan. Jadi misalnya masterplan itu memutuskan akan memprioritaskan pelaksanaan e-government di satker yang memiliki dampak langsung ke publik (kantor perizinan, pajak, kependudukan dan sebagainya) baru kemudian satker yang sifatnya internal (badan kepegawaian, PDE, perlengkapan dan sebagainya) menjadi prioritas selanjutnya. Pelaksanaan dan sosialisasi e-government bisa berjalan efektif apabila kita berhasil menentukan apakah satker back office (G to G) atau satker front office (G to B dan G to C) yang akan menjadi prioritas.

Sebagai gambaran, pembangunan e-government secara nasional melalui Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DTIKNas), sudah menetapkan tujuh program (flagship) yang akan diprioritaskan. Diantaranya: Nomor Identitas Nasional (Depdagri), E-Procurement (Bappenas), E-Education (Depdiknas), National Single Window (Depkeu), E-Anggaran (Depkeu), Palapa Ring (Depkominfo) dan Legalitas Piranti Lunak (Depkominfo). Nah, begitu juga pelaksanaan e-government di daerah/ kantor instansi Anda. Harus bisa didefinisikan mana yang ingin diutamakan.

Strategi e-government yang ketiga adalah bagaimana kemampuan PDE untuk menjadi motor agent of change (perubahan). Sebagai motor penggerak, kantor PDE harus mampu mendukung satker- satker/ instasni mana yang dipilih menjadi prioritas masterplan tadi. Seandainya satker/ instansi yang dipilih adalah Dinas Pertanian, maka PDE harus bisa membantu menciptakan layanan publik e-government (berbasis teknologi informasi dan komunikasi) yang mendukung sektor pertanian.

Strategi yang keempat adalah menentukan semboyan atau motto pembangunan yang terkait e-government. Semboyan ini harus bisa menggugah dan mudah diingat oleh semua pihak atau satker pemerintah. Hal ini akan mempermudah pembangunan menjadi lebih terarah karena ada semboyan yang selalu ingin dicapai dan menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.***


Read more!

Pentingnya Masterplan !

Tak ubahnya ketika kita hendak membangun rumah yang membutuhkan perencanaan sebelumnya. Baik itu mulai mempersiapkan gambar/desain rumah, material bahan baku yang dibutuhkan, sampai rencana biaya yang akan dikeluarkan. Bayangkan kalau tak ada perencanaan. Bisa jadi rumah yang dibangun desainnya amburadul, bisa jadi temboknya retak-retak karena campuran antara semen dan pasir yang asal-asalan dan akhirnya biaya membangun rumah pun membengkak.


Tak ubahnya ketika kita hendak membangun rumah yang membutuhkan perencanaan sebelumnya. Baik itu mulai mempersiapkan gambar/desain rumah, material bahan baku yang dibutuhkan, sampai rencana biaya yang akan dikeluarkan. Bayangkan kalau tak ada perencanaan. Bisa jadi rumah yang dibangun desainnya amburadul, bisa jadi temboknya retak-retak karena campuran antara semen dan pasir yang asal-asalan dan akhirya biaya membangun rumah pun membengkak.

Sama dengan membangun rumah, membuat KPT juga membutuhkan perencanaan atau biasa disebut dengan masterplan KPT. Masterplan KPT adalah perencanaan yang mencakup: struktur organisasi, jenis layanan tersedia, teknologi informasi yang akan digunakan, standar kualifikasi layanan (tahapan prosedur, waktu, biaya) dan standar keahlian sumber daya manusia (pegawai), rencana biaya, rentang waktu, hingga indikator penilaian KPT sebagai evaluasi. Membuat KPT harus dimulai dari visi dan strategi untuk mencapainya.

Lantas siapakah yang membuat masterplan KPT? Pemimpin daerah bersama kepala dinas/ instansi yang terkait tentunya yang paling berkepentingan menyusun masterplan KPT. Dengan masterplan KPT maka setidaknya titik tolak, standar baku dan tahapan yang akan dicapai dalam mewujudkan layanan publik melalui KPT bisa diperoleh.

Sumber : Warta eGov.
Read more!

Merancang Masterplan Jaringan Komunikasi

SEBELUM membangun/ mengembangkan jaringan komunikasi, alangkah baiknya jika membuat masterplan komunikasi terlebih dahulu. Berikut beberapa hal yang sebaiknya mesti Anda perhatikan dalam membuat masterplan komunikasi.

[1] Mengevaluasi dan menentukan desain teknologi infrastruktur jaringan komunikasi

Buatlah prioritas model jaringan komunikasi yang dibutuhkan atau sesuai keinginan. Untuk mempermudah dalam menentukan desain teknologi jaringan komunikasi bisa mengacu pada beberapa hal berikut, diantaranya :

[a] Kategori jaringan komunikasi : inti, distribusi, dan akses.

Dalam lingkup pemerintahan, yang dimaksud distribusi jaringan komunikasi :
  1. Inti adalah jaringan komunikasi yang mencakup kantor instansi pemerintah yang memiliki proses komunikasi yang sangat tinggi/ penting, seperti kantor gubernur/ bupati/ walikota, PDE, Dispenda, Samsat, Pajak, Dukcapil, dsb.
  2. Distribusi adalah untuk kantor instansi teknis pemerintah yang setingkat lebih sedang, misalnya: PU, Pertanian, Pendidikan, dsb.
  3. Akses adalah kantor pemerintah seperti setingkat kecamatan, kelurahan, Puskesmas, dsb.
[b] Manfaat komunikasi.

Hanya suara seperti telepon biasa (voice call), atau sudah mengacu pada menerima/ mengirim gambar (video). Untuk para pimpinan/ pejabat pemerintah bisa menggunakan komunikasi suara bergambar (videocall) untuk kepentingan komunikasi rapat on line/ teleconference.

[c] Media telekomunikasi.

Menggunakan kabel atau tanpa kabel (wireless). Warta eGov menyarankan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Sebagai gambaran misalnya untuk area yang yang terjangkau, teknologi kabel masih relevan. Namun kalau sudah berbeda lantai atau bahkan gedung kantor patut menggunakan teknologi wireless.

[d] Kapasitas bandwidth komunikasi.

Sempit/kecil (narrowband) atau pita lebar/ besar (broadband). Disesuaikan dengan tingkat lalu lintas komunikasi (bandwidth) pada jenis kategori jaringan komunikasi instansi pemerintah (no a). Misalnya untuk bandwidth instansi inti layak untuk berkapasitas sekitar 5 MB – 1 GB, distribusi berkisar 2 MB – 5 MB dan akses dibawah 2 MB.

[e] Daya jangkau komunikasi/ network.

Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN). Hal ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

[f] Aksesbilitas.

Privat/rahasia dan publik. Untuk instansi pemerintah inti sebaiknya bersifat privat (closed) untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan komunikasi atau data.

[g]Lokasi penerima.

Stasioner (tetap) dan bergerak (mobile network).

[2] Kebijakan strategis pembangunan
  1. Untuk menjamin kesinambungan, komitmen, besarnya anggaran biaya yang dibutuhkan perlu dibuat petunjuk pelaksanaan/ teknis atau kebijakan pembangunan jaringan komunikasi (bisa berupa Surat Keputusan pimpinan daerah/ instansi).
  2. Sebaiknya pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas instansi pemerintah (inti, distribusi dan akses). Mengenai ragam desain teknologi (di nomor 1) sebaiknya disesuaikan anggaran dan kebutuhan.
  3. Untuk lebih baiknya dalam membangun jaringan infrastruktur komunikasi sebaiknya melibatkan tenaga konsultan TIK lokal. Hal ini menyangkut strategi perawatan (maintenance), pemulihan (bila terjadi kerusakan/ bencana) dan keamanan (security).
Sebaiknya saat pembuatan masterplan komunikasi melibatkan semua instansi/ satuan kerja pemerintah agar terjadi keseragaman dan tidak saling tumpang tindih.

Sumber : Warta eGov.

Read more!

e-AUCTION; APA DAN BAGAIMANA IMPLEMENTASINYA

e-Auction akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya apabila barang/jasa yang ditransaksikan adalah barang/jasa yang spesifik, dalam arti barang/jasa yang ditransaksikan dalam proses pembelian dengan e-auction banyak dipasaran dan banyak pula penyedianya. Persoalan menjadi sederhana jika e-auction diterapkan untuk transaksi penjualan barang/jasa. Pihak pembeli yang telah memenuhi syarat sebagai peserta tinggal melakukan penawaran harga yang terbaiknya.

e-Auction sesuai asal katanya berarti proses penjualan barang dan jasa dimuka publik secara elektronik. Dalam proses ini terjadi proses tawar menawar antara pihak yang membutuhkan barang/jasa dan pihak yang menjual barang dan jasa.

Karena dilakukan secara electronic realtime akan terwujud transparansi diantara peserta e-auction. Jika penyelenggara e-auction adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa, peserta e-auction adalah para supplier barang/jasa yang telah ditentukan terlebih dahulu spesifikasinya. Pihak pembeli akan diuntungkan oleh proses ini dengan mendapat harga yang paling optimal, karena supplier akan berlomba-lomba menawarkan harga yang paling optimal. Sebaliknya jika penyelenggara e-auction adalah pihak yang menjual barang, maka peserta e-auction adalah para pembeli barang. Pihak penjual akan diuntungkan dengan mendapatkan harga jual yang paling optimal.

e-Auction akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya apabila barang/jasa yang ditransaksikan adalah barang/jasa yang spesifik, dalam arti barang/jasa yang ditransaksikan dalam proses pembelian dengan e-auction banyak dipasaran dan banyak pula penyedianya. Persoalan menjadi sederhana jika e-auction diterapkan untuk transaksi penjualan barang/jasa. Pihak pembeli yang telah memenuhi syarat sebagai peserta tinggal melakukan penawaran harga yang terbaiknya.

Dalam hal barang/jasa yang tawarkan pada proses pembelian tidak bisa spesifik, rentang spesifikasi cukup lebar sehingga tidak mudah diketahui perbandingan yang sepadan antara yang ditawarkan oleh para supplier, e-auction justru akan menjadi penghambat. Hambatan ini bisa diminimalkan jika sebelumnya telah dilakukan proses matrikulasi penilaian dari sisi administrasi dan spesifikasi yang ditawarkan. e-Auction bisa digunakan untuk mendapatkan harga yang ptimal dari supplier.

Proses e-Auction (Transaksi Pembelian)
  1. Mula-mula penyelenggara (setelah melalui proses pengumuman dan penerimaan dokumen lelang), menentukan supplier yang akan diundang untuk mengikuti e-auction.
  2. Seluruh data yang berhubungan dengan e-auction dimasukkan dalam program e-auction, termasuk kapan mulai, injury time dan waktu perpanjangannya. Harga patokan sendiri dan batas bawah juga ditentukan.
  3. Seluruh aturan main disampaikan kepada peserta e-auction.
  4. Peserta memasukkan penawarannya sampai saat yang ditentukan (bila diperlukan ditambah dengan perpanjangan).
  5. “Bendera” akan terus berpindah ke supplier yang memasukkan harga yang terendah.
  6. Pada layar monitor supplier yang mendapat “bendera” berarti saat itu supplier pada posisi menawarkan harga yang terendah diantara yang lain.
  7. Pada layar monitor penyelenggara, bisa diamati pergerakan “bendera” hingga batas waktu habis dan diketahui siapa pemenangnya.
  8. Penyelenggara dapat mengingatkan atau menanyakan kepada supplier yang memasukkan harga yang tidak wajar, meyakinkan apakah hanya sekedar salah ketik saja atau harga yang benar.
Proses e-Auction pada transaksi penjualan prinsipnya tidak berbeda dengan e-auction pada transaski pembelian. Bedanya peserta akan berlomba memasukkan penawaran harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Contoh proses ini adalah saat lelang benda-benda
antik dll.

Sumber : AS/eGov Indonesia.
Read more!

USER REQUIREMENTS

Pada saat akan membangun suatu sistem aplikasi, anda sebagai pengguna sistem aplikasi dimaksud perlu mengidentifikasikan spesifikasi kebutuhan sistem aplikasi. Hal ini perlu dilakukan, pertama, agar pembangunan / pengembangan / pengadaan sistem aplikasi
didasarkan kepada perencanaan yang matang, dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengadaan/pembangunan/pengembangan sistem aplikasi tepat sasaran.

1. Identifikasi Sistem

Anda harus mengidentifikasi dan menuangkannya misalnya dalam bentuk daftar spesifikasi kebutuhan sistem aplikasi yang diidentifikasi ke dalam nama proyek, nama produk dan ID produk.

2. Deskripsi Sistem

Setelah anda mengidentifikasi sistem yang dibutuhkan, selanjutnya anda harus mendeskripsikan tentang manfaat fungsional dari sistem aplikasi yang akan di kembangkan. Deskripsi ini meliputi:
Manfaat sistem aplikasi dalam menunjang proses pekerjaan sehari-hari.
Manfaat sistem aplikasi dalam proses pelayanan publik.
Masalah dan/kendala yang ada saat ini, yang ingin diselesaikan/diatasi melalui sistem aplikasi yang akan dibangun/dibeli.
3. Arsitektur sistem aplikasi

Bagian yang tidak terpisahkan dari pendeskripsian sistem yangdibutuhkan adalah deskripsi singkat yang memuat hal-hal penting tentang arsitektur sistem aplikasi yang akan dibangun. Tujuan deskripsi ini untuk memberikan informasi awal bagi proses perancangan sistem aplikasi. Bisa dilengkapi dengan gambar-gambar seperlunya yang dapat mendukung deskripsi arsitektur sistem aplikasi.

Contoh arsitektur yang diinginkan, misalnya: sistem aplikasi harus dibangun berdasarkan arsitektur client-server, sistem aplikasi dibangun berbasis web, memungkinkan untuk dilakukan akses / login dari jaringan, dan lain-lain.

4. Dokumen Acuan

Setelah anda mengidentifikasi dan mendeskripsikan sistem aplikasi yang dibutuhkan anda juga selayaknya membuat dokumen acuan yang dijadikan acuan untuk pembuatan sistem aplikasi, misalnya: peraturan pemerintah, perda, dll. Bisa juga disebutkan rujukan ke textbook yang dipakai, jika ada.

5. Ruang Lingkup Dokumen

Selanjutnya anda semestinya membatasi ruang lingkup dokumen, contoh: Dokumen ini dipakai hanya untuk keperluan perancangan dan pembangunan [nama sistem aplikasi].

6. Daftar Kebutuhan Sistem Aplikasi

Setelah semua identifikasi awal dan ruang lingkup telah ditentukan anda harus menuliskan semua deskripsi dari seluruh kebutuhan (fitur yang diinginkan) sistem aplikasi di sini, yang terbagi dalam 4 kelompok kebutuhan, yaitu: (a) functional requirements, (b) interface/GUI requirements, (c) dbase requirements, (d) adaptive requirements.

Daftar kebutuhan (fitur sistem aplikasi yang diperlukan) dapat ditulis dalam tabel atau dengan cara lain. Untuk memudahkan pelacakan dan pembacaan, sangat disarankan untuk memberikan indeks identifikasi (Req_ID) terhadap setiap fitur. Daftar kebutuhan tersebut dapat disusun berjenjang dengan tingkat kedalaman seperlunya, sesuai kebutuhan dan karakteristik khusus sistem aplikasi yang akan dibangun. Secara umum disarankan untuk tidak menulis kebutuhan lebih dari 3 jenjang.

6.1. Kebutuhan Fungsional

Begitu pula halnya dengan kebutuhan fungsional, anda harus menuliskan semua deskripsi dari kebutuhan fungsional di sini. Kebutuhan fungsional merinci semua fitur utama sistem aplikasi dan menjabarkannya kedalam fitur-fitur yang lebih kecil. Tata letak penulisan kebutuhan ini biasanya merupakan terjemahan dari proses kerja sistem aplikasi tersebut, yang dikelompokkan dalam modul-modul aplikasi.

Termasuk dalam kebutuhan fungsional ini adalah perlunya fitur dari sistem aplikasi yang dapat menyediakan laporan-laporan baku, baik berdasarkan format dan isi pelaporan yang sudah ada di Pemerintah Daerah saat ini, atau format pelaporan baru yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah: Pelaporan-pelaporan khusus (yang harus disediakan oleh sistemaplikasi) yang dibutuhkan oleh eksekutif daerah untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
Pelaporan-pelaporan khusus lainnya (yang harus disediakan oleh sistem aplikasi) yang dibutuhkan untuk publikasi data ke masyarakat (internet), press release atau keperluan publikasi data internal.

6.2. Kebutuhan Antarmuka Sistem

Anda juga musti menuliskan semua deskripsi dari kebutuhan antarmuka sistem aplikasi di sini, yaitu semua komunikasi yang dilakukan oleh sistem aplikasi dengan dunia luar, yang terbagi dalam 2 grup :
Komunikasi dengan sistem aplikasi lain yang terkait yang sudah ada, bagaimana sinergi akan dilakukan dan kerangka interoperabilitas seperti apa yang ingin dijaga.
Komunikasi dengan pengguna. Termasuk didalamnya adalah tampilan User Interface yang diinginkan (jika ada permintaan khusus) misalnya : semua menu memakai Bahasa Indonesia, panduan bantuan on-line dalam Bahasa Indonesia, tampilan yang tataletaknya dan warna dasarnya dapat diubah-ubah, dan lain-lain
6.3. Kebutuhan Basis Data

Anda selanjutnya menuliskan semua deskripsi dari kebutuhan basisdata sistem aplikasi di sini. Deskripsi yang dicantumkan di sini minimal mengidentifikasi informasi apa saja yang perlu dimasukkan dalam basis data sistem aplikasi. Selain itu juga dituliskan semua kemampuan/fungsi yang harus dimiliki oleh sistem basis data seperti kebutuhan terhadap sinkronisasi data, update otomatis, dan lain-lain.

Termasuk dalam kebutuhan ini adalah pemakaian jenis Basisdata dari vendor tertentu (jika ada permintaan khusus) misalnya: harus pakai Oracle (karena Pemerintah Daerah tersebut mempunyai kebijakan untuk membangun sistem aplikasi berbasis data Oracle), bagaimana tatcara akses ke basis data, dan lain-lain

6.4. Kebutuhan Adaptive

Tuliskan semua deskripsi dari kebutuhan adaptive sistem aplikasi di sini, yaitu kebutuhan yang menyangkut fitur-fitur atau seting nilai yang berbeda-beda untuk setiap penggunanya. Contoh yang bersifat umum misalnya: format tanggal yang diinginkan, format jam dan lain-lain. Untuk contoh kasus keuangan: simbol mata uang, akurasi angka dibelakang titik desimal, dan lain-lain.

Sumber : AS/eGov Indonesia.
Read more!

PEMBANGUNAN E-GOVERNMENT SECARA BERTAHAP

Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.

  • Pemangunan e-Government disusun dalam 5 (lima) tahapan, tiap tahapan direncanakan selama 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang lazim berlaku di Pemerintah Daerah, seperti RKPD, RENSTRADA, dan lain-lain.
  • Disetiap tahapan dilaksanakan pengembangan aplikasi dari semua kategori. Untuk kategori pemerintahan (G2G), ditekankan pada pembangunan aplikasi untuk lingkup internal Pemda dan 
  • Legislatif, baru diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Meskipun begitu, di tahap awal sebaiknya juga dibangun satu prototipe jaringan sistem informasi yang utuh dari kelurahan sampai ke pusat.
  • Untuk kategori bisnis (G2B), diprioritaskan pada sistem aplikasi untuk pelayanan UKM dan BUMN/BUMD, termasuk RSUD.
  • Sedangkan untuk kategori umum diprioritaskan pada aplikasi eGov Portal dan aplikasi-aplikasi pendukung seperti kolaborasi dan koordinasi, dan sistem pendukung keputusan.
Sumber : AS/eGovIndonesia.
Read more!

E-Government mengapa dan untuk siapa ?

Era reformasi di Indonesia sedikit banyak cukup mempengaruhi kehidupan dan terutama pola pikir masyarakat dan pemerintah. Dengung tentang "Good Government" terdengar dimana-mana. Apa sebenarnya yang akan dibangun dalam menjembatani rakyat dan pemerintah dalam rangka "Good Government" tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat penetrasinya, muncul berbagai istilah "Electronic", mulai dari electronic mail, electronic business, electronic payment sampai dengan electronic government atau yang akhir-akhir ini sangat populer dengan istilah E-Gov. Apa sebenarnya yang akan dicapai dengan E-Gov serta apa saja dampaknya terhadap masyarakat terutama yang belum tersentuh dengan infrastruktur teknologi yang menunjangnya.

Mungkin sudah sangat banyak ulasan-ulasan maupun seminar-seminar tentang E-Gov ini, akan tetapi pelaksanaannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda dan mau diarahkan kemana. Satu hal yang kerap kali muncul adalah bagaimana dengan kesiapan masyarakat. Pertanyaan ini sangat sering muncul dalam diskusi-diskusi tentang E-government. Namun sebenarnya kita juga patut mempertanyakan siapkah pemerintah Indonesia ataupun siapkah pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi kambing hitam manakala E-Gov ini tidak bisa berjalan.

Payung besar internet saat ini memang dipergunakan di semua lini, baik untuk kepentingan bisnis sampai dengan pemerintahan. Ini ditengarai dengan munculnya hal-hal yang serba online. Sesuatu yang sebelumnya terbatas oleh jarak saat ini nyaris dapat dihilangkan. Mungkin ini yang menjadi dasar sehingga apapun akan ditangani secara online, termasuk masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hal ini sebenarnya adalah revolusi paling tidak terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga apabila tidak diperhitungkan secara matang bukan tidak mungkin justru akan menjadi lebih kacau dalam pelaksanaannya.

Kembali ke masalah E-Gov yang sedang banyak dibicarakan dan rame-rame dibuat sistemnya, bila pada pelaksanaanya menggunakan "pilot project" inipun diperlukan manajemen yang tidak gampang. Pertama sistem tersebut harus menjamin akurasi data supaya tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang dipakai untuk pilot project dan daerah lain yang tidak dipakai. Secara teori pasti akan terjadi dua metode pendataan yaitu secara online dan manual seperti yang sudah dilakukan.

Lalu apa sajakah yang akan ditangani dengan adanya e-gov ini. Apabila yang akan ditangani sebatas pembuatan kartu tanda penduduk secara online misalnya, maka tentu saja biaya operasionalnya akan menjadi lebih besar terlepas dari persoalan efektivitas. Tetapi apabila konsepnya tetap sama bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka masalahnya pun sangat kompleks dan butuh waktu yang panjang sebelum masuk ke pembuatan dan pemakaian sistem.

Apabila kita menengok kembali sistem "bottom up" tentu saja kita harus menggali dari keinginan masyarakat. Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat pada umumnya. Mungkin saat ini masyarakat pada umumnya tidak berpikir tentang teknologi yang akan digunakan. Yang ada hanyalah bagaimana aspirasi didengarkan dan yang lebih penting ditindak lanjuti oleh pemerintah. Adapun caranya bisa melalui e-gov ataupun lainnya.

Apabila mengacu pada perkembangan teknologi maka langkah yang diambil pertama kali adalah kesiapan pemerintah sebagai produsen dari sistem yang akan dibangun, sehingga pertanyaan yang semestinya muncul terlebih dahulu adalah sudah siapkah pemerintah dan bukan sudah siapkah masyarakat. Kalaupun pemerintah sudah siap, maka yang harus dilakukan adalah sosialisasi dari sistem tersebut. Tentu saja sosialisasi ini harus menggunakan media-media yang sudah lebih dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat pada umumnya.

Hal terpenting yang semestinya dibangun adalah pembelajaran berkomunikasi secara transparan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan bisa mencapai sistem pemerintahan yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat dan bukan masalah teknologi apa yang akan digunakan.

Artikel ini ditulis oleh Rianto Wijaya.
Read more!

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pertumbuhannya. Jika tidak dikelola dengan cara yang baik dan benar justru akan menyebabkan pemborosan dan pengulangan kesalahan berganda bila dibandingkan dengan cara tradisional sekalipun.

Untuk itulah peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus didefinisikan dengan fokus pada pemberian nilai tambah kepada organisasi. Menciptakan “value” melalui peningkatan unjuk kerja dan inovasi dan menjaga “value” melalui pengelolaan secara operasional dan menangani resiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan investasi TIK.

Sistem informasi didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa dan menyampaikan informasi untuk sebuah tujuan khusus “aplikasi”. Lingkungan yang melingkupi sistem informasi berupa ketersediaan hardware, software, data, network, procedure dan people.

Tujuan utama sistem informasi adalah mengumpulkan data, memprosesnya menjadi informasi kemudian mengubah informasi menjadi pengetahuan untuk sebuah tujuan khusus.

Data didefinisikan sebagai deskripsi pokok suatu hal, kejadian, aktivitas dan transaksi yang direkam, diklasifikasikan dan disimpan tetapi belum diorganisir menjadi sesuatu yang spesifik. Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diorganisir sehingga memiliki arti dan nilai tambah bagi penerimanya. Pengetahuan (knowledge) diartikan sebagai informasi yang telah diorganisir dan diproses sehingga menjadi pemahaman, pengalaman dan keahlian ketika diterapkan pada situasi aktifitas yang berbeda.

Sistem Informasi – Klasifikasi Fungsi Dukungannya

Sistem informasi, tinjauan klasifikasi fungsi dukunganya dapat digambarkan sebagai piramida yang tersusun dari empat lapis. Berturut-turut dari bagian paling bawah keatas adalah : Operasional Managers, Data Workers, Middle Managers dan Top Manager.

Operasional managers akan menangani transaction processing syste, misalnya order precessing, fulfillment, material movement, A/R, A/P, GL, payroll dan POS. Data workers menangani nowledge management system dan office automation system berupa simulation, pgm coding, system support, word processing, desktop publishing. Middle managers menangani management information system, decision support system dan intelligent support system berupa sales management, inventory control, annual budget, production schedulling, cost analysis dan pricing analysis. Top Manager menangani executive support system berupa 5-year sales trend, profit planning, 5-year budget forecasting dan product development.

Strategi Organisasi dan TIK

Keselarasan strategi organisasi dan TIK akan menentukan keberhasilan pengelolaan TIK. Pertama, menyelaraskan strategi TIK dengan trategi bisnis dan misi organisasi/lembaga. Kedua, mengelola kemampuan TIK dengan membuat keputusan, strukturisasi dan mengelola organisasi dan memberikan layanan TIK ke organisasi dan ketiga, mengintegrasikan teknologi baru, penggerak dan peluang dengan strategi bisnis. Tiga hal yang mempengaruhi adalah: IT alignment, IT management & delivery dan IT enablement.

Area Fokus IT Governance

IT Governance fokus pada penyampaian “value” dan mengurangi resiko akan investasi TIK, “value” di-drive oleh strategi yang selaras degan bisnis, resiko dikelola melalui akuntabilitas sistem yang dibangun.

Penggerak TIK dikelompokkan dalam tiga penggerak utama yaitu : technology drivers (kebutuhan akan teknologi terbaru), organizational drivers (pergerakan organisasi menjadi tujuan dibandingkan dengan bisnis itu sendiri) dan business specific drivers.

IT Organization dipengaruhi oleh faktor-faktor :
1. internal business drivers (degree of business unit diversity)
2. external drivers (environment, business process linkages, information flows/linkages)
3. history and culture (local culture, corporate culture, IT culture)
4. technology drivers (rate of technology change, embedded core systems predominance.

IT Management and Delivery dibagi menjadi service areas untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor dan mempertemukan IT Service Requirements dengan berdasar kepada business strategy objectives. Tiga hal yang mempengaruhi IT Management and Delivery adalah infrastruktur, pemberian solusi dan faktor kepemimpinan. Service areas dikelompokkan dalam capabilities, sourcing, structure & governance dan processes.

Gambaran strategi TIK mendukung strategi bisnis dapat dilihat pada keterkaitan yang saling mempengaruhi antara: strategi organisasi, fungsi organisasi, arsitektur aplikasi, infrastruktur teknis, sumber daya/pegawai dan pendanaan.

Tata Kelola TIK

Langkah-langkah pengelolaan yang baik TIK adalah:
1. membangun kerangka kerja organisasi pemerintahan
2. menyelaraskan strategiTIK dengan strategi organisasi
3. memahami/mendefinisikan resiko berkaitan dengan pengembangan TIK
4. mendefinisikan target atau sasaran
5. menganalisa kemampuan yang ada dan identifikasi “gap”
6. membuat strategi pengembangan
7. mengukur hasilnya dengan alat ukur yang ada, dan
8. melakukan evaluasi dan perbaikan.
Sumber : AS/eGov Indonesia
Read more!

07 Januari 2009

Tips dan Trik berselancar dengan GPRS

Berselancar ke dunia maya menggunakan koneksi GPRS dari provider selusar di Indonesia emang masih ngeri-ngeri sedap. Belum ada satupun provider yang memberikan solusi paket Unlimited dengan biaya yang tetap (dibaca: murah). Koneksi masih dihitung berdasarkan bandwidth yang terpakai selama kita berselancar.


Berikut beberapa tips dan trik untuk menghemat bandwidth koneksi, agar hati dan kantong pun menjadi lebih tenang.

1. Tidak menampilkan gambar
Gambar yang berukuran besar otomatis mempunyai besar file yang besar pula. Apalagi banner-banner iklan yang selalu menghiasi beberapa website yang sebenarnya kita tidak membutuhkannya.
Pada Internet Eplorer, Klik menu Tools > Internet Options



Pilih tab Advanced scroll ke sub Multimedia > UnCheck Show Picture

Pilihan Show download images placeholders tetap terCheck, jadi anda tetap tau posisi dimana gambar berada, dan kalau anda ingin menampilkannya cukup klik kanan (baca: klak) pilih Show Picture.

2. Matikan Windows Automatic Update
Klik Start > Settings Control Panel > Pilih System
Pilih tab Automatic Update > Klik Turn of Automatic Updates.

3. Matikan atau pun disable-kan background process
Ada beberapa program seperti Anti Virus yang akan selalu mengcross check dengan server mereka untuk meminta update databasenya. Jadi kalau memang perlu yaa silahkan diupdate. Tapi kalau anda sudah mematikan anti virus disarankan untuk berhati hati dalam berselancar. Terkadang ada beberapa website yang menginfeksi komputer kita dengan virus atau pun trojan yang berbahaya.

Tapi bagi Chatters, baik menggunakan Yahoo Messenger ataupun mIRC, koneksi GPRS dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi yang sangat murah, dibandingan dengan menggunakan SMS.

Jadi jangan takut lagi berselancar dengan GPRS, pandai pandai mengakali penggunaan bandwidth hukumnya HALAL lho.

Sumber : http://finderonly.com

Read more!

Tips Mempercepat Booting Windows XP

Mungkin anda pernah mengalami booting windows yang sangat lambat

Berikut langkah-langkahnya agar booting windows anda menjadi lebih cepat

Langkah 1 :
Buka aplikasi notepad
Ketikkan “del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.*/q” (Tanpa tanda kutip )
dan save as dengan nama ntosboot.bat dalam drive c:\

Langkah 2 :
Lalu klik menu Start–>Run–> dan ketikkan gpedit.msc

Langkah 3 :
Klik Computer Configuration–>Windows Settings–>Script–>lalu klik 2 kali pada Shutdown

Langkah 4 :
Dalam Windows Shutdown Properties klik add lalu browse. lalu cari letak file ntosboot.bat yang anda buat tadi dan klik open

Langkah 5 :
Lalu klik OK ,Apply dan OK sekali lagi untuk menyelesaikannya

Langkah 6 :
Lalu klik menu Start–>Run–> dan devmgmt.msc

Langkah 7 :
Klik IDE ATA/ATAPI controllers–>Primary IDE Channel ( Klik 2 kali untuk membuka properties )

Langkah 8 :
Pilih Advanced Settings
Pada Device 0 atau Device 1
Ganti Device Type menjadi None ( Ganti saja pilihan Device Type yang tidak terkunci )

Langkah 9 :
Klik IDE ATA/ATAPI controllers–>Secondary IDE Channel ( Klik 2 kali untuk membuka properties )
Ulangi seperti Langkah 8

Langkah 10 :
Restart Komputer anda dan anda bisa lihat perubahannya.

Semoga Bermanfaat !!!

Read more!

E-GOVERMENT DAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK

Good Governance atau yang sering diterjamahkan menjadi ketata pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab (Akuntabilitas ) sejalan dengan prinsip demokrasi, Efektip dan efisien. Selain itu pemerintah yang dicita citakan adalah juga mengandung prinsip mengikutsertakan masyarakat (Partisipasi), terbuka (Transparansi), Kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya penerapan ketata permintahan yang baik adalah pelayanan Publik yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk mencapai ke citas cita idial tersebut dipemerintahan perlu memperbaiki sistim birokrasi yang ada. Karena selama ini birokrasi cendrung tidak seperti apa yang diharapkan. Birokrasi yang ada tidak bisa menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untuk mencapai tujun pemerintahan. Informasi Comunication dan Teknologi (ICT) adalah merupakan salah satu solusi memperbaiki birokrasi, untuk mencapai ketatapemerintahan yang baik. Dilingkungan pemerintah ICT dengan sistim E-Government, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan , maupun yang terpenting untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat. Semua aktivitas egovernment ditujukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa. Selain itu E-Government menjanjikan suatu hasil kerja yang efisien, partisipasip berkeadilan, demokrasi dan yang terpinting lagi adalah Transparancy dan accountability , hal ini merupakan unsur penting dalam sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Pemerintah sendiri sudah menyadari bahwa e-gov penting dalam repormasi birokrasi dengan harapan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat , namun untuk penerapannya memang tak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikati (TIK) dengan internet sebagai prodak unggulannya pada dasarnya adalah gotong royong elektronik terbesar. Betapa tidak satu perangkat komputer yang kita punya bisa dihubungkan dengan jutaan komputer sedunia. Dengan demikian betapa besarnya sinergitas yang dihasilkan dari kerjasama jutaan komputer, tanpa memandang siapa yang mengoperasikan, apakah dari kalangan mana, kulit hitam, putih atau berwarna. Juga tanpa memandang golongan politik dan idiologi. Bahkan negara negara tirai besi seperti Rusia dan RRT yang dijuluki sebagai negara tirai bambu, pada tempo dulu kini juga mampu ditembus dengan kerjasama lintas maya. Gotong royong ini memang luar biasa, menembus banyak negara tanpa batas. Mereka bersedia bergabung dengan gotong royong elektronik melalui ini, suatu perubahan yang besar dari budaya abad informasi ini. Kini perkembangan dunia informasi sudah begitu pesat, makin hari penemuan teknologi informasi ini semakin canggih dan semakin murah, sehingga efieiseni yang dijanjikan menjadi semakin menarik minat masyarakat. Tak ketinggalan pemerintah juga harus turut memanfaatkan teknologi informasi dan comunikasi (TIK). Betapa tidak semakin meningkatnya volume pekerjaan dan semakin menggiurkannya tawaran dari (TIK) yang menjanjikan suatu hasil yang efisian, produktip dan tranparansi. Di suatu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali, adalah merupakan salah satu tujuan pengembangan E-gov Pemerintahan. Desakan masyarakat yang terus berkembang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik adalah alasan yang kuat bagi para aparat pemerintahan untuk selalu memenuhinya.

Pengembangan e-gov ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan di sektor lain, menurut penelitian ITU setiap satu persen investasi dibidang TI akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 3 %. Penggunaan sumberdaya alam juga menjadi hemat, karena terjadi perubahan dari perkantoran berbasis kertas menjadi tanpa kertas (paperlis). Bagi aparatpemerintah penggunaan teknologi merupakan alternatip pilihan, apalagi sandangan nama sebagai abdi masyarakat dan abdi negara menuntut para penyelenggara negara ini untuk selalu dinamis, memenuhi kehendak masyarakat . Kuatnya dorongan untuk melakukan reformasi pada sektor publik juga dipengaruhi oleh beberapa temuan empiris bahwa reformasi yang dijalankan secara serius senantiasa mendatangkan manfaat serta meningkatkan kinerja administrasi publik. TI diharapkan juga mampu mempercepat upaya memperbaiki birokrasi. Repormasi birorasi dengan Birokrasi merupakan organisasi ideal yang paling rasional. Dirancang khusus oleh seorang begawan sosiologi asal Jerman, Max Weber, untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja. Akan tetapi analisa Weber mengenai birokrasi sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik sangat berbeda dengan kenyataan birokrasi yang ada saat ini. Di mana birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah lebih nampak sebagai birokrasi yang tidak efektif danefisien, boros dan bahkan tidak lagi. Dapat dikatakan birokrasi di Indonesia telah kehilangan ruh birokrasi yang dirancang Weber. Birokrasi Weber yang mengutamakan efisiensi, efektifitas dan rasionalitas dapat berubah wajah menjadi birokrasi boros, korupatau yang bersifat sebaliknya, karena di Indonesia birokrasi disintesiskan dengan kultur tradisional.

Weber menghendaki birokrasi sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas legal-rasional. Yakni sebuah organisasi yang berdiri di atas sebuah aturan yang jelas dan bersifat impersonal. Dengan begitu birokrasi menjadi sangat efektif dan efisien karena ada pemisahan yang jelas, tegas dan sistematis antara apa yang bersifat pribadi dengan apa yang bersifat birokratis. Sehingga perasaan, emosi hubungan sosial personal dan kepentingan pribadi tidak ikut bermain dalam organisasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi sasarannya sama adalah bagaimana birokrasi pemerintah dan layanan publik dapat lebih efisien, efektif, transparan, dan memberikan layanan secara non-diskriminatif yang juga dikenal sebagai pelayanan prima. Memang dalam upaya mereformasi birokrasi memang tidak mudah. Persoalannya kompleks dengan sejumlah hambatan yang harus dihadapinya. Hambatan tersebut terutama disebabkan oleh keengganan para biroktrat untuk melakukan perubahan, disegala bidang. Budaya (cultur) yang sudah mendarah daging bahwa aparat negara yang selalu minta dilayani dan selalu mempersulit, memang tidak mudah untuk dirubah, digantikan dengan mesin elektronik. Karena perubahan juga manyangkut sikap yang memang sudah memasyarakat dilingkungan kita, sehingga memerlukan waktu lama untuk menyerap inovasi.

2. PROSES PERUBAHAN

Perubahan yang diharapkan bisa sepuluh tahun atau bahkan dua puluh tahun menanti perubahan sikap itu, tetapi dengan teknologi e-gov bisa jadi reformasi birokrasi akan dipercepat. Roes Setiyadi, (2003) Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para jenius yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Bahkan tak hanya itu, menurut Ketua masyarakat Telematika Indonesia ini elektronik governemnt ( e-gov) juga berperannya Dalam Proses Perubahan Sosial masyarakat. Perubahan prilaku, gaya hidup, karena memperpendek jarak, mengurangi batas wilayah dan yang penting adalah efisiensi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan Manajemen Perubahan adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui e-government sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi. Tak ada seorangpun yang mampu menolak teknologi, bila tidak ingin dilindas kereta teknologi, demikian juga repormasi birokrasi tak akan berdaya bila menghadapi mesin e-gov yang menjanjikan cara kerja yang lebih baik. Dengan kata lain penggunan Teknologi Informasi menjanjikan suatu kerja yang repormasi, karena bersifat demokoratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur dan mempunyai standar yang jelas. Perjuangan demokrasi memerlukan koordinasi dan komunikasi intensif di antara para aktivis sebagai lokomotif dan masyarakat luas sebagai penumpang gerbong demokrasi. Karakter Teknologi Informasi yang egaliter sangat sesuai dengan sifat demokrasi. Ambil contoh seorang yang memerlukan informasi atau data, ia dengan mudah mengambilmya di web site atau tampilan lain, tanpa harus antri dari satu meja kemeja yang lain yang ada pada birokrasi. Teknologi menjadi pelayan mesin yang tak bisa membedakan apakah yang dilayani adalah orang berduit, pejabat atau orang miskin, sehingga diskriminasi ini dibidang pelayanan bisa dikurangi. Mereka bisa mendapatkan layanan tanpa terpengaruh pada jarak, waktu, momen. Memang tak semuanya proses adminitrasi di birokrasi bisa diubah, dilayani dengan Egov, adminstrasi yang memerlukan pengesahan dan produk hukum, RUU nya sedang dibahas di DPR. Terpenting adalah bagaimana memastikan semua karyawan dan pejabat instansi pemerintah pusat dan daerah memahami pentingnya e-government dan memastikan layanan egovernment dapat dinikmati oleh semua pihak yang berurusan dengan pemerintah.

Bila melihat perubahan prilaku yang terjadi pada penggunaan Telpon seluler, perubahan itu begitu cepat . Dalam tempo beberapa tahun saja trendi penggunaan telpon genggam tersebut bagai wabah penyakit yang melanda siapa saja. Perubahan itu begitu massal melindas apa saja disemu golongan tanpa pandang bulu. Apakah hal ini bisa terjadi juga pada egov sehingga perubahan yang cepat terhadap birokrasi yang efisien juga dapat terwujud. Pengembangan e-gov itu sendiri juga tak mudah, selain mental birokrasi yang sulit diubah dikalangan pegawai. E-gov juga memerlukan skil dan kemaun kuat untuk mengembangkannya, sehingga SDM berkwalitas memang perlu. Masalah administrasi lain yang mengganjal seperti koordinasi antar instansi untuk sepakat menggunakan e-gov pada repormasi birokrasi memang perlu. Pengembangan e-gov sering terkendala karena masing masing instansi ingin mengembangkan aplikasinya , padahal " bersama kita bisa" ego sentris ini sering menyebabkan biaya TI menjadi mahal. Impra struktur berupa jaringan juga menjadi kendala utama, karena investasi dibidang egov ini cukup mahal. Selain SDM sarana dan dana memang menjadi faktor penting, apalagi modal awal memang mesti mahal, tentu ini bukan tanpa solusi, kerja gotong royong dari semua instansi pemerintah tentu akan mengurangi inevestasi yang terlalu tinggi.

Peranan kepemimpinan organisasi juga menjadi penting untuk memilih alternatip menggunakan atau tidak suatu teknologi yang mampu memberikan pelayanan prima . Seperti diketahui muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance), sehingga diperoleh birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk menuju good governance serta mempercepat penyelenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kebutuhan yang mendesak, dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis.( Affan 2004 :1)

Pemerintah telah mengeluarkan INPRES 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. e-government tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengertian umum electronic government (e-government = e-gov) adalah “Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance”. Namun kenyataannya pengembangannya ditingkat pemerintahan masih jauh dari yang diharapkan.
Good Governance atau yang sering diterjamahkan menjadi ketata pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab (Akuntabilitas ) sejalan dengan prinsip demokrasi, Efektip dan efisien. Selain itu pemerintah yang dicita citakan adalah juga mengandung prinsip mengikutsertakan masyarakat (Partisipasi), terbuka (Transparansi), Kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya penerapan ketata permintahan yang baik adalah pelayanan Publik yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk mencapai ke citas cita idial tersebut dipemerintahan perlu memperbaiki sistim birokrasi yang ada. Karena selama ini birokrasi cendrung tidak seperti apa yang diharapkan. Birokrasi yang ada tidak bisa menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untuk mencapai tujun pemerintahan. Informasi Comunication dan Teknologi (ICT) adalah merupakan salah satu solusi memperbaiki birokrasi, untuk mencapai ketatapemerintahan yang baik. Dilingkungan pemerintah ICT dengan sistim E-Government, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan , maupun yang terpenting untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat. Semua aktivitas egovernment ditujukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa. Selain itu E-Government menjanjikan suatu hasil kerja yang efisien, partisipasip berkeadilan, demokrasi dan yang terpinting lagi adalah Transparancy dan accountability , hal ini merupakan unsur penting dalam sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Pemerintah sendiri sudah menyadari bahwa e-gov penting dalam repormasi birokrasi dengan harapan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat , namun untuk penerapannya memang tak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikati (TIK) dengan internet sebagai prodak unggulannya pada dasarnya adalah gotong royong elektronik terbesar. Betapa tidak satu perangkat komputer yang kita punya bisa dihubungkan dengan jutaan komputer sedunia. Dengan demikian betapa besarnya sinergitas yang dihasilkan dari kerjasama jutaan komputer, tanpa memandang siapa yang mengoperasikan, apakah dari kalangan mana, kulit hitam, putih atau berwarna. Juga tanpa memandang golongan politik dan idiologi. Bahkan negara negara tirai besi seperti Rusia dan RRT yang dijuluki sebagai negara tirai bambu, pada tempo dulu kini juga mampu ditembus dengan kerjasama lintas maya. Gotong royong ini memang luar biasa, menembus banyak negara tanpa batas. Mereka bersedia bergabung dengan gotong royong elektronik melalui ini, suatu perubahan yang besar dari budaya abad informasi ini. Kini perkembangan dunia informasi sudah begitu pesat, makin hari penemuan teknologi informasi ini semakin canggih dan semakin murah, sehingga efieiseni yang dijanjikan menjadi semakin menarik minat masyarakat. Tak ketinggalan pemerintah juga harus turut memanfaatkan teknologi informasi dan comunikasi (TIK). Betapa tidak semakin meningkatnya volume pekerjaan dan semakin menggiurkannya tawaran dari (TIK) yang menjanjikan suatu hasil yang efisian, produktip dan tranparansi. Di suatu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali, adalah merupakan salah satu tujuan pengembangan E-gov Pemerintahan. Desakan masyarakat yang terus berkembang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik adalah alasan yang kuat bagi para aparat pemerintahan untuk selalu memenuhinya.

Pengembangan e-gov ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan di sektor lain, menurut penelitian ITU setiap satu persen investasi dibidang TI akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 3 %. Penggunaan sumberdaya alam juga menjadi hemat, karena terjadi perubahan dari perkantoran berbasis kertas menjadi tanpa kertas (paperlis). Bagi aparatpemerintah penggunaan teknologi merupakan alternatip pilihan, apalagi sandangan nama sebagai abdi masyarakat dan abdi negara menuntut para penyelenggara negara ini untuk selalu dinamis, memenuhi kehendak masyarakat . Kuatnya dorongan untuk melakukan reformasi pada sektor publik juga dipengaruhi oleh beberapa temuan empiris bahwa reformasi yang dijalankan secara serius senantiasa mendatangkan manfaat serta meningkatkan kinerja administrasi publik. TI diharapkan juga mampu mempercepat upaya memperbaiki birokrasi. Repormasi birorasi dengan Birokrasi merupakan organisasi ideal yang paling rasional. Dirancang khusus oleh seorang begawan sosiologi asal Jerman, Max Weber, untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja. Akan tetapi analisa Weber mengenai birokrasi sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik sangat berbeda dengan kenyataan birokrasi yang ada saat ini. Di mana birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah lebih nampak sebagai birokrasi yang tidak efektif danefisien, boros dan bahkan tidak lagi. Dapat dikatakan birokrasi di Indonesia telah kehilangan ruh birokrasi yang dirancang Weber. Birokrasi Weber yang mengutamakan efisiensi, efektifitas dan rasionalitas dapat berubah wajah menjadi birokrasi boros, korupatau yang bersifat sebaliknya, karena di Indonesia birokrasi disintesiskan dengan kultur tradisional.

Weber menghendaki birokrasi sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas legal-rasional. Yakni sebuah organisasi yang berdiri di atas sebuah aturan yang jelas dan bersifat impersonal. Dengan begitu birokrasi menjadi sangat efektif dan efisien karena ada pemisahan yang jelas, tegas dan sistematis antara apa yang bersifat pribadi dengan apa yang bersifat birokratis. Sehingga perasaan, emosi hubungan sosial personal dan kepentingan pribadi tidak ikut bermain dalam organisasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi sasarannya sama adalah bagaimana birokrasi pemerintah dan layanan publik dapat lebih efisien, efektif, transparan, dan memberikan layanan secara non-diskriminatif yang juga dikenal sebagai pelayanan prima. Memang dalam upaya mereformasi birokrasi memang tidak mudah. Persoalannya kompleks dengan sejumlah hambatan yang harus dihadapinya. Hambatan tersebut terutama disebabkan oleh keengganan para biroktrat untuk melakukan perubahan, disegala bidang. Budaya (cultur) yang sudah mendarah daging bahwa aparat negara yang selalu minta dilayani dan selalu mempersulit, memang tidak mudah untuk dirubah, digantikan dengan mesin elektronik. Karena perubahan juga manyangkut sikap yang memang sudah memasyarakat dilingkungan kita, sehingga memerlukan waktu lama untuk menyerap inovasi.

2. PROSES PERUBAHAN

Perubahan yang diharapkan bisa sepuluh tahun atau bahkan dua puluh tahun menanti perubahan sikap itu, tetapi dengan teknologi e-gov bisa jadi reformasi birokrasi akan dipercepat. Roes Setiyadi, (2003) Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para jenius yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Bahkan tak hanya itu, menurut Ketua masyarakat Telematika Indonesia ini elektronik governemnt ( e-gov) juga berperannya Dalam Proses Perubahan Sosial masyarakat. Perubahan prilaku, gaya hidup, karena memperpendek jarak, mengurangi batas wilayah dan yang penting adalah efisiensi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan Manajemen Perubahan adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui e-government sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi. Tak ada seorangpun yang mampu menolak teknologi, bila tidak ingin dilindas kereta teknologi, demikian juga repormasi birokrasi tak akan berdaya bila menghadapi mesin e-gov yang menjanjikan cara kerja yang lebih baik. Dengan kata lain penggunan Teknologi Informasi menjanjikan suatu kerja yang repormasi, karena bersifat demokoratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur dan mempunyai standar yang jelas. Perjuangan demokrasi memerlukan koordinasi dan komunikasi intensif di antara para aktivis sebagai lokomotif dan masyarakat luas sebagai penumpang gerbong demokrasi. Karakter Teknologi Informasi yang egaliter sangat sesuai dengan sifat demokrasi. Ambil contoh seorang yang memerlukan informasi atau data, ia dengan mudah mengambilmya di web site atau tampilan lain, tanpa harus antri dari satu meja kemeja yang lain yang ada pada birokrasi. Teknologi menjadi pelayan mesin yang tak bisa membedakan apakah yang dilayani adalah orang berduit, pejabat atau orang miskin, sehingga diskriminasi ini dibidang pelayanan bisa dikurangi. Mereka bisa mendapatkan layanan tanpa terpengaruh pada jarak, waktu, momen. Memang tak semuanya proses adminitrasi di birokrasi bisa diubah, dilayani dengan Egov, adminstrasi yang memerlukan pengesahan dan produk hukum, RUU nya sedang dibahas di DPR. Terpenting adalah bagaimana memastikan semua karyawan dan pejabat instansi pemerintah pusat dan daerah memahami pentingnya e-government dan memastikan layanan egovernment dapat dinikmati oleh semua pihak yang berurusan dengan pemerintah.

Bila melihat perubahan prilaku yang terjadi pada penggunaan Telpon seluler, perubahan itu begitu cepat . Dalam tempo beberapa tahun saja trendi penggunaan telpon genggam tersebut bagai wabah penyakit yang melanda siapa saja. Perubahan itu begitu massal melindas apa saja disemu golongan tanpa pandang bulu. Apakah hal ini bisa terjadi juga pada egov sehingga perubahan yang cepat terhadap birokrasi yang efisien juga dapat terwujud. Pengembangan e-gov itu sendiri juga tak mudah, selain mental birokrasi yang sulit diubah dikalangan pegawai. E-gov juga memerlukan skil dan kemaun kuat untuk mengembangkannya, sehingga SDM berkwalitas memang perlu. Masalah administrasi lain yang mengganjal seperti koordinasi antar instansi untuk sepakat menggunakan e-gov pada repormasi birokrasi memang perlu. Pengembangan e-gov sering terkendala karena masing masing instansi ingin mengembangkan aplikasinya , padahal " bersama kita bisa" ego sentris ini sering menyebabkan biaya TI menjadi mahal. Impra struktur berupa jaringan juga menjadi kendala utama, karena investasi dibidang egov ini cukup mahal. Selain SDM sarana dan dana memang menjadi faktor penting, apalagi modal awal memang mesti mahal, tentu ini bukan tanpa solusi, kerja gotong royong dari semua instansi pemerintah tentu akan mengurangi inevestasi yang terlalu tinggi.

Peranan kepemimpinan organisasi juga menjadi penting untuk memilih alternatip menggunakan atau tidak suatu teknologi yang mampu memberikan pelayanan prima . Seperti diketahui muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance), sehingga diperoleh birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk menuju good governance serta mempercepat penyelenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kebutuhan yang mendesak, dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis.( Affan 2004 :1)

Pemerintah telah mengeluarkan INPRES 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. e-government tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengertian umum electronic government (e-government = e-gov) adalah “Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance”. Namun kenyataannya pengembangannya ditingkat pemerintahan masih jauh dari yang diharapkan.

Berbeda dengan e bisnis, e learning yang sudah mampu berkembang secara cepat seperti layaknya sebuah kendaraan yang sudah melaju dengan pasti. Penggunaan Egov untuk merepormasi birokrasi tak diragukan lagi untuk menuju pada good governement, tetapi justru pengembangan e-gov itu sendiri yang berjalan bagai keong .

Sumber : Makalah Yudo Sudarto dalam Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung.
Berbeda dengan e bisnis, e learning yang sudah mampu berkembang secara cepat seperti layaknya sebuah kendaraan yang sudah melaju dengan pasti. Penggunaan Egov untuk merepormasi birokrasi tak diragukan lagi untuk menuju pada good governement, tetapi justru pengembangan e-gov itu sendiri yang berjalan bagai keong .

Sumber : Makalah Yudo Sudarto dalam Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung.
Read more!

JOGJA : GARIS IMAJINER

Read more!

JOGJA : PETA JOGJA

Read more!